BPIP Siap Jawab Tantangan Bumikan Pancasila dari Publik

JAKARTA;- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berperan meneruskan nilai-nilai Pancasila kepada kaum milenial dan generasi berikutnya. Hal itu telah diakui banyak kalangan. Sejumlah pihak mengungkapkan, tantangan besar lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo sejak 2018 itu adalah mengaplikasikan nilai-nilai luhur kelima sila agar segera bisa dihayati golongan muda.

Menurut Founder Gerakan Revolusi Pemuda (Garuda) RME Tjokrosantoso generasi muda telah kehilangan pendidikan Pancasila sejak diberlakukannya TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang menghapus peran BP7 dan P4.

“Kami adalah korban dari generasi sebelumnya yang tidak pernah mengajarkan Pancasila,” ujar pemuda yang akrab disapa Bung Tjokro saat Dialog Kebangsaan Tempo.

Menjawab yang diungkapkan Bung Tjokro, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi memaparkan saat ini BPIP tengah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan Komisi II DPR. Prof Yudian berharap para akademisi agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus dijalin.

“Langkah konkret saat ini, kami juga bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dan beberapa perguruan tinggi,” ucapnya.

Terkait bahan literasi, menurut Yudian BPIP sudah membuat beberapa buku pedoman, antara lain untuk SD, SLTP, SMA, dan Perguruan Tinggi. “Materi Pokok Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Aparatur Sipil Negara sudah selesai. Namun masih perlu pendalaman lagi dari para Pakar. Demikian pula untuk TNI dan Polri baru saja kita bahas untuk penyusunannya,” imbuh Yudian.

Menurutnya langkah tersebut belum final, BPIP harus mampu membuat gebrakan dalam hal pembinaan ideologi Pancasila.

Sebagaimana didambakan Anjas Pramono, Duta Ikon Pancasila 2019. “Saya pikir harus lebih berupaya. Harapannya, BPIP bisa menjadi garda terdepan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo, berpesan agar Pancasila dibuat kekinian dan lebih mudah dipahami.

“Pancasila harus menjadi ideologi praksis yang mampu menggerakkan masyarakat. Pancasila menjadi aplikasi kebijakan publik,” ujarnya.

Rohaniawan yang akrab disapa Romo Benny itu menjelaskan, BPIP perlu payung hukum yang lebih kuat. Kini dasar hukum BPIP masih peraturan presiden (red: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP), dalam struktur pemerintahan itu masih sangat lemah.

“Harapannya, RUU BPIP segera disahkan menjadi UU. Dengan landasan hukum lebih tinggi, kebijakan lembaga tersebut dipatuhi seluruh instansi dan kementerian”. “Kalau perpres kan bisa dianulir dengan perpres lain. Tapi kalau undang undang kan tidak mudah, jadi untuk menjamin kalau presidennya berganti, lembaganya tidak ikut was-was,” ujar Romo Benny. (BM)