DPR Masukkan RUU BPIP Dalam Prolegnas 2021

Jakarta:- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Adapun usulan awal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikeluarkan dan diganti RUU BPIP masuk daftar yang disepakati untuk dibawa ke paripurna DPR RI. 
 
Persetujuan Prolegnas Prioritas 2021 ini digelar pada Kamis(14/1), di ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI. 
 
"Pertama, ada 4 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas 2021. Satu, RUU tentang jabatan hakim yang diusulkan DPR dalam hal ini Komisi III; dua, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan oleh Baleg ataupun DPR RI; tiga, RUU tentang HIP yang diusulkan oleh DPR; empat, RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota," ujar Supratman sebelum pengambilan keputusan. 
 
Supratman kemudian menjelaskan bahwa ada satu RUU usulan pemerintah uang kemudian masuk Prolegnas Prioritas 2021. Rancangan Prolegnas Prioritas 2021 ini baru disepakati pada tingkat pertama di Baleg dan akan dibawa ke tingkat dua di paripurna DPR RI. 
 
"Kemudian yang kedua, ada satu RUU yang merupakan RUU tambahan yang ditambahkan dalam Prolegnas RUU Tahun 2021, yaitu RUU BPIP yang diusulkan oleh pemerintah," ujar Supratman. 
 
"Dengan demikian, Prolegnas Prioritas 2021 terdapat sebanyak 33 RUU yang terdiri dari 22 RUU yang diusulkan oleh DPR dengan catatan dua RUU diusulkan bersama dengan pemerintah, 9 RUU diusulkan oleh pemerintah dan 2 RUU diusulkan oleh DPD," imbuhnya. 
 
Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota dewan hingga memberikan catatan. Namun, Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR. 
 
"Apakah rancangan Prolegnas tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024, bisa disetujui? Setuju ya? Dengan catatan," ucap Supratman. 
 
"Setuju," jawab peserta kompak dibarengi ketuk palu. (BM)