Nilai-Nilai Pancasila Diharapkan Mampu Membangun Papua


Jakarta:- Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua. Tiga unsur penyelenggara negara yakni, pemerintah daerah (pemda), DPR Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) diharapkan mampu menghayati, mengimplementasi dan mengamalkan dasar serta nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw dalam diskusi virtual bertajuk “Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai” yang digelar Relawan Pancasila Muda, Kamis (22/7).

“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila,” ujar Paulus.

Dikatakan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi. Kemudian, sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Lalu, sebagai dasar negara yang menjadi fondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa.

Selanjutnya, sebagai pedoman hidup atau pedoman dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kebangsaan. Pancasila juga menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, mencapai petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian, sebagai sumber hukum tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.

Paulus menyampaikan, latar belakang sejarah integrasi Papua itu tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. Hal itu tidak bisa diabaikan, dan hingga kini masih terus didengungkan para pihak baik generasi tua sampai generasi muda atau milenial, tetapi sudah menyuarakan persoalan.

“Artinya, itu sebagai catatan pertama bagi kita semua bahwa soal integrasi itu masih ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Paulus.

Termasuk, kata Paulus, sebelumnya ada Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. “Itu juga bagian yang kadang-kadang kita hadapi, karena setiap tanggal 15 Agustus selalu diperingati beberapa orang yang memang masih mempertanyakan tentang sejarahnya seperti apa,” ucap Paulus.

“Kalau rekan-rekan lihat tahun 2019, kejadian sampai terjadinya rasisme itu kan persoalannya ada hubungan dengan New York Agreement itu, di Malang tanggal 15, kemudian tanggal 16-17 di Surabaya. Itu berkaitan sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi artinya itu rekam jejaknya, pergolakan itu masih terus ada,” imbuh Paulus.

Menurut Paulus, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan kelompok-kelompok bersenjata, juga kelompok politik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan seluruh Indonesia dan belahan bumi lain.

“Ada banyak pikiran tidak seimbang, mereka punya pemikiran sendiri, dalil-dalil, alasan dalam berkehidupan sendiri, tapi disisi lain yang disayangkan harus selalu diakhiri dengan kekerasan atas nama pribadi dan kelompok. Umumnya mereka terus menuntut kebebasan atau perjuangan sesuai pemahaman mereka. Itu terjadi sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila,” kata Paulus.

Paulus menambahkan ada juga pergerakan politik dalam kelompok diaspora yang berada di belahan bumi atau negara lain. Misalnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok lainnya. Mereka melakukan pergerakan serta mendorong berbagai isu yang seakan benar, tetapi kenyataannya tidak.

“Ini mereka-mereka yang juga ikut mempengaruhi situasi politik, pertahanan, keamanan, ketentraman masyarakat kita di Papua,” kata Paulus.

Menurutnya, kaum milenial sebenarnya memiliki banyak unsur kemampuan pertama dari sisi intelektualitas, kemudian kapasitas, juga konektivitas.

Paulus mengatakan mengambil hati mereka agar bisa paham bahwa Indonesia punya dasar negara yaitu, Pancasila yang didengungkan bersama dengan implementasinya dan penghayatannya, bukan pekerjaan mudah, bahkan merupakan pekerjaan besar.

“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua,” kata Paulus.

“Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya. Bapak-ibu yang ada di dalam tiga unsur ini, pemerintahan itu, penyelenggara negara itu, bisa bertindak menjadi motor penggerak dalam perubahan Papua yang hakiki. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, ke depan itu boleh makin maju, makin meningkat pemahaman tentang kehidupan bersama, bernegara dan sebagainya,” ucap Paulus.

Paulus kembali menekankan pentingnya penyelenggara negara dibekali dengan pemahaman, penghayatan nilai-nilai Pancasila.

“Kalau dari saya satu kata saja, itu bagaimana penyelenggara negara, tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program,” kata Paulus.

“Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke,” imbuh Paulus.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara ini, menurutnya, memiliki banyak makna. Pertama, itu memiliki ketangguhan dan kepekaan terhadap persoalan yang ada di sekeliling, termasuk persoalan berbangsa. Kedua, kalau ada nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara tentu akan ada kepentingan rakyat Papua yang akan diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, termasuk keluarga masing-masing.

“Bayangkan kalau kita semua pribadinya baik, keluarga kita baik, lingkungan kita baik, ya semuanya baik. Juga menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Papua. Saya pikir ini bagian yang harus dilaksanakan oleh unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua,” kata Paulus.

“Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini,” demikian Paulus. (BM)