BPIP Sebut UU Omnibuslaw Sudah Pancasila


Bandung:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Sekretaris Utama BPIP Karjono menyebut bahwa Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker sudah sesuai dengan Pancasila. Karjono mengatakan Alasannya, UU ini akan menciptakan iklim investasi yang mudah, cepat dan mewakili kepentingan masyarakat, serta melalui proses pembahasan dan sosialisasi yang panjang.
 
“Saya bisa katakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pancasila banget," ujar Karjono saat menghadiri Institusional Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Jawa Barat (27/11).
 
Menurut Karjono yang sudah pernah menjabat sebagai Direktur Harmonisasi dan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan Omnibus Law mengemuka sudah pernah ada yang dinamakan paket deregulasi ekonomi.
 
Menurut Karjono, BPIP ikut mengawal hingga UU Cipta Kerja disahkan Presiden. Seingatnya, proses pembahasan dan sosialisasi sudah sejak 2019, bahkan sejak awal program paket deregulasi dibentuk oleh Menko Perekonomian melibatkan perancang hingga stakeholders terkait. Sayangnya, Omnibus Law heboh saat proses di Paripurna DPR.
 
"Tidak cacat hukum sejak lahir. Dilakukan pembahasan sebelum diundangkan, sehingga dibabat habis hal-hal yang dianggap bertentangan," ujar mantan staf ahli Kementerian Hukum dan HAM ini.
 
Karjono mengingatkan, dalam melihat suatu regulasi itu ada dua hal yakni acara dan pokok materi. Terkait regulasi seperti Omnibus Law dengan ribuan halaman, ribuan pasal, metode pembentukannya mengakomodir dari 77 Undang-Undang dan aspek substansi begitu luasnya dan penting.
 
"Benar ada salah ketik, mungkin salah penomoran, namun sebaiknya segera diinventarisir dicarikan solusi. Itu kesalahan manusiawi. Marilah kita sama-sama mengharumkan NKRI menjadi lebih baik," ucapnya. (BM)