Webinar Nasional Kedaulatan Pangan : Perlu Perubahan Tata Kelola Pangan


Jakarta - Di masa pandemi covid 19 harus memaksa masyarakat untuk tetap dirumah yg mengakibatkan menurunnya produktifitas. Produktifitas di bidang pangan juga tidak luput terkena imbasnya yang dapat berpotensi mengancam kedaulatan pangan nasional. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang apabila tidak tercukupi maka akan menimbulkan dampak yang besar terhadap keberlangsungan hidup.
Sebagai Lembaga penyemai nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Advokasi pada Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan Webinar Nasional Pancasila dalam Tindakan dengan Tema Upaya Masyarakat dalam Meningkatkan Kedaulatan Pangan di Masa Pandemi Covid 19 pada Jumat (22/5). Dalam webinar tersebut BPIP melibatkan narasumber yang berasal dari akademisi, praktisi yg berkecimpung langsung dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan di sekitar tempat tinggalnya dan pejabat di internal BPIP sendiri. Narasumber yang turut berpartisipasi antara lain : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd (Wakil Kepala BPIP), Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum (Plt. Deputi bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi), Dr. Rahmat Safa'at, SH, M.Si (Akademisi Universitas Brawijaya, penulis buku Rekonstruksi Politik Hukum Pangan), Maria Loretha (Penggagas Gerakan Petani Sorgum), Bambang Irianto (Penggiat Kampung Glintung Go Green) dan Nia Sjarifuddin (Ketua Aliansi Bhinneka Tunggal Ika) bertindak sebagai moderator.
Prof. Dr. Hariyono, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedaulatan pangan harus terwujud meskipun ada atau tidaknya covid19. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemetaan kembali keragaman pangan yang ada di Indonesia. Pola makan yg selama juga perlu dirubah dari nasi ke bahan pangan lain yang potensial untuk dikembangkan.
Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum menyebutkan bahwa BPIP sebagai lembaga penyemai nilai-nilai Pancasila turut memberikan perhatian terhadap ancaman krisis pangan akibat wabah covid 19. Selain melalui webinar, BPIP melalui Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi akan melakukan kajian terhadap Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila.
Dr. Rahmad Safa'at, SH, M.Si dalam paparannya menyampaikan berbagai masalah dan kendala dalam tata kelola pangan. HAM pangan pangan harus ada di dalam konstitusi agar kedaulatan pangan dapat terlindungi dan tercukupi. Oleh karena itu perlu adanya perubahan tata kelola pangan di bidang hukum dan kelembagaan tata kelola pangan.
Bambang Irianto yang merupakan salah satu Ikon Prestasi Pancasila tahun 2017 menekankan perlunya pengembangan open farming dan agro inovasi seperti vertical garden, fly garden dan hidroponik. Dalam pengembangannya diperlukan gotong royong yang merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila.
Maria Loretha dalam paparannya menyampaikan bahwa di Nusa Tenggara Timur banyak ditemui ladang batu bertanah bukan tanah berbatu yang menggambarkan keterbatasan fungsi lahan. Namun dengan berbagai upaya batu bertanah tersebut menjadi hijau oleh tanaman sorgum. Salah satu Ikon Prestasi Pancasila tahun 2019 tersebut juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali lahan-lahan tidur untuk dapat diolah sesuai dengan kecocokan tanaman.
Setelah narasumber menyampaikan paparannya, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang seluruhnya mendapatkan tanggapan dari para narasumber.
Di akhir sesi, Nia Sjarifuddin selaku moderator menyampaikan agar webinar ini perlu dilanjutkan kembali pada waktu yang akan datang, mengingat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan pangan. (JS)