Ekonomi Pancasila Diyakini Mampu Menindak Ketidakadilan


Bekasi;- Staf Khusus Presiden Dr. Arif Budimanta meyakini ekonomi Pancasila mampu meniscayakan nilai-nilai kebaikan dan kedermawanan serta hukum sipil yang tegak untuk menindak ketidakadilan.

Menurutnya ekonomi Pancasila melakukan transformasi dari model kolonial menjadi ekonomi nasional dan merdeka. Sehingga pemahaman sistem ekonomi pasar bukan mengenai kedaulatan pasar akan tetapi yang dikelola adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa melalui mekanisme yang ada di pasar.

"Bagaimana pasar memberikan akses sebuah "instrumen" untuk mendudukan kedaulatan bangsa dan rakyat tapi bukan orang perorang", ucapnya usai menjadi pemateri pada diskusi kelompok terpumpun penyusunan draf standar materi induk pembinaan ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara selasa, (22/9/2020).

Ia juga mengatakan ekonomi Pancasila selain memiliki nilai-nilai Pancasila, berprinsip pembangunan yang berorientasi kemandirian bangsa, kebersamaan, hukum yang tegak, pemerintah yang aktif, UKM dan koperasi yang kuat dan bermartabat serta pengusaha negara 100% untuk sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Sehingga tujuannya adalah terciptanya kehidupan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, menguatnya posisi usaha, terciptanya ekosistem yang adil dan terpenuhinya hak warga negara dalam pekerjaan yang kayak", jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum menegaskan peran Aparatur Negara sangat penting memiliki pemahaman dalam aspek ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Karena Aparatur negara memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan negara terutama bidang ekonomi.

"Karena dalam realita-nya posisi Aparatur Negara sangat penting dalam penyelenggaraan negara terutama dalam bidang bidang ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat", tegasnya. 

Menurutnya selain itu yang lebih penting adalah memahami filosofi Pancasila, aktualisasi Pancasila dan permasalah di lapangan serta perencanaan ekonomi. Sehingga dapat dibanguan melalui peran-peran regulasi.

"Kemudian yang lebih penting adalah memahami aktualisasi, permasalahan di lapangan dan perencanaan yang dibangun melalui peran regulasi", tutupnya. (ER)