Pengamat Sepakat Perlunya Penguatan Kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila


(Jakarta, 28/6/2020) – Perkembangan situasi global yang diikuti kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara tentunya diharapkan dapat menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Karenanya diperlukan penguatan kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila agar nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama dan golongan.
 
Demikian salah satu poin penting yang mengemuka pada Webinar yang diselenggarakan oleh PMII Universitas Pamulang dengan tema “RUU Haluan Ideologi Pancasila: Penguatan Atau Degradasi”, Minggu malam (28/6).
 
Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Zainal Arifin Hoesein yang menjadi salah satu narasumber pada Webinar itu menjelaskan bahwa dalam konsensus terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan.
 
“Cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, kesepakatan tentang landasan penyelenggara negara, dan kesepakan tentang bentuk dan prosedur negara”, jelas Zainal.
 
“Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, karena itu RUU yang terkait dengan pelembagaan sebetulnya bisa saja diterima, dengan catatan bahwa TAP MPRS XXV 1966 yang menegaskan terhadap larangan paham Komunisme harus dicantumkan’, lanjut Zainal.
 
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menguraikan pandangannya pada aspek proses dan mekanisme lahirnya sebuah UU. Beliau mengatakan bahwa polemik terhadap RUU HIP ini sulit dihindari oleh karena sebagian masyarakat melihat prosesnya yang terlalu cepat.
 
Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Karjono, menguraikan paparannya terkait kronologi dan latar belakang RUU HIP yang terlanjur menjadi polemik tersebut. RUU HIP ini sebenarnya juga bertujuan untuk memperkuat kelembagaan yang bertugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.
 
“Penguatan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila menurut aturan yang ada sangat dimungkinkan. Kelembagaan yang ada saat ini dilandasi oleh Peraturan Presiden, tentu masih membutuhkan penguatan agar fungsinya lebih maksimal, pencantuman TAP MPRS XXV 1966 patut untuk dimasukkan”, Jelasnya.
 
Zaki Mubarok, pengamat dari FISIP UIN Syarif Hidatulloh Jakarta mengatakan bahwa terjadinya polemik RUU HIP merupakan proses yang harus dipahami sebagai pencarian titik keseimbangan dari dua golongan ekstrim.
 
“Tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV 1966 dan munculnya istilah Trisila dan Ekasila dipandangan bahwa RUU HIP bersifat sekuler. Secara substansi ditengarai sebagai tindakan yang mencoba memonopoli tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila”, jelas Zaki.
 
Tohadi, Dosen UNPAM yang juga betindak sebagai narasumber pada Webinar tersebut mengatakan bahwa penguatan kelembagaan pembinaan Pancasila sangat diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin berat seiring dengan arus informasi yang sulit dikendalikan difasilitasi oleh kemajuan teknologi.
 
“Penguatan kelembagaan pembinaan Pancasila dapat saja diusulkan dengan catatan tidak merubah rumusannya. Yang bisa dilakukan hanya sebatas penjabaran terkait implemntasi demokrasi Pancasila, misalnya”, jelas Tohadi.
 
Karena itu, DPR perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. “Jika dilakukan revisi menjadi RUU kelembagaan pembinaan kemungkinan penolakan tidak sebanyak seperti sekarang. Dan ini yang paling mungkin untuk dilakukan sebagai titik kompromi”, ungkap Zaki. (Dir.SKJ)