Golkar Dukung Penguatan BPIP


Jakarta:- Badan Legislasi (Baleg) sudah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dimana, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk menggantikan RUU HIP. 
 
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, fraksinya mendukung RUU BPIP sepanjang hanya untuk memperkuat kelembagaan BPIP.  
 
"Yang diinginkan Partai Golkar adalah kelembagaan itu yang diperkuat, tugas fungsi kelembagaan diperkuat. Karena apa? karena ideologi Pancasila itu adalah diatas segala-galanya," kata Firman (17/1). 
 
Firman menjelaskan, yang terjadi saat ini banyak komponen masyarakat tidak memahami ideologi Pancasila. Hal tersebut lantaran Pancasila saat ini tidak dilakukan pendidikan secara terus menerus. 
 
Hal ini berbeda saat masih diterapkannya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada era orde baru. "Karena itu, Golkar berpandangan dan saya ketika itu menyampaikan bahwa pembubaran BP7 dan penataran P4 itu kecelakaan politik, karena ideologi Pancasila itu harus diterapkan terus menerus dan dilakukan pembelajaran terus menerus, pendalaman, dan diimplementasikan apa yang dinamakan ideologi Pancasila kita sila 1,2 3,4,dan 5 itu," ujarnya. 
 
Namun, Firman menjelaskan Partai Golkar nantinya akan menolak jika isi RUU BPIP sama dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sebelumnya sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Firman beralasan, RUU HIP tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Partai Golkar. 
 
"Kemarin yang di undang-undang lama, di RUU HIP itu masuknya kemana-mana, sudah mengatur ke sektor pembangunan," tuturnya. 
 
Padahal, Pancasila merupakan roh yang tidak bisa mengatur masalah menyangkut sektoral. Karena itu, penguatan terhadap kelembagaan BPIP menjadi tujuan yang diinginkan Partai Golkar.  
 
"Dalam (RUU) BPIP ini, itu konsepnya kelembagaannya yang diperkuat, tapi setelah saya baca-baca naskah RUU yang berseliweran, mudah-mudahan ini tidak benar, itu masih tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Golkar, kalau itu masih tetap mengatur sektoral, Golkar akan tetap menolak," ucapnya. (FAS/BM)