Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila di Provinsi Kalimantan Barat


Pontianak:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI menggelar kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila di Provinsi Kalimantan Barat, Senin (23/11).

Kegiatan dibuka dengan laporan kegiatan oleh Plt, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ani Purwanti. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Imam Hasiolan Sirait. Sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan. Dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hariyono.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat; perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat; perwakilan Panglima Kodam XII/Tanjungpura; perwakilan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio Pontianak; perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat; Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak; Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat; perwakilan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat; Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat; Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat; serta Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan oleh Kadiv Administrasi, mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaannya, termasuk pembentukan peraturan harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, sehingga visi maupun arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus mewujudkan kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satu perubahannya dalam Pasal 58 ayat (2) Pasal 63 dinyatakan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari Gubernur/Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh BPIP kepada Kakanwil yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideopogi Pancasila RI kepada Kepala Divisi Administrasi.
Setelah coffee break, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan dipandu oleh Jackson Simamora sebagai moderator dan pemaparan materi oleh narasumber. Narasumber pada sesi tanya jawab adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar, Toman Pasaribu; perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Surahno.