Stafsus BPIP: Habituasi Kunci Sukses Penerapan Indikator Nilai Pancasila dalam Perundang-undangan dan Perda


Jakarta:- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan pembiasaan atau habituasi Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kunci penting suksesnya Penerapan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan produk hukum  yang dibuat oleh pemerintah pusat, maupun daerah.

“Karena selain perluasan wewenang BPIP dalam melakukan penyaringan dan pengawasan produk peraturan perundangan dengan menggunakan indikator nilai-nilai Pancasila, Kesadaran dalam ber pancasila yang diterapkan melalui habituasi merupakan syarat agar Indikator yang ada benar-benar menjadi tolak ukur dalam pembuatan peraturan dan Perundang-undangan”, ucapnya saat narasumber dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertajuk pemutakhiran Indikator nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan Peraturan Perundang Undangan dan Produk Hukum Daerah Selasa, (22/6).

Ketika pemerintah pusat maupun daerah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran produk perundangan, sadar dan terbiasa paham bahwa hanya Pancasila-lah yang semata-mata merupakan dasar dan tujuan pembuatan suatu Produk Hukum.

“Penerapan indikator nilai-nilai Pancasila akan dapat dilaksanakan dalam pembentukan suatu produk hukum dan selalu ada peran aktif dari masyarakat yang mengerti serta terbiasa dengan nilai-nilai Pancasila untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pembuat Kebijakan demi kepentingan politik sesaat”, tegasnya.

Indonesia perlukan adalah kehendak baik dan kesepakatan antara seluruh pemegang kepentingan bahwa merupakan kewajiban semua komponen Negara untuk menjunjung tinggi Pancasila melalui penerapan Indikator nilai-nilai Pancasila Ini dalam proses Pembuatan Produk Hukum Pemerintah Pusat Maupun Daerah, Hal ini sejalan dengan kesadaran sepenuhnya bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan alat pemersatu bangsa.

"Sudah saatnya BPIP berani keluar dan menyatakan pada masyarakat bahwa  Pancasila adalah indikator persatuan bangsa”, tuutpnya.

Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun  yang digagas oleh Kedeputian Hukum, Regulasi dan Pengawasan Advokasi BPIP secara daring ini juga dihadiri Dr. Ahmad Basarah S. H.,  M. H , Prof. Dr. Jimly Asshiddique S. H.,  M. H , Dr Akmal Malik M.Si , Prof. Dr. Benny Riyanto S. H., M. Hum, Prof. Dr. Widodo, serta Kemas Tajuddin S. H., M. , Deputi Hukum, Regulasi dan Pengawasan Advokasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (rls/ER)