Sosial Media Dinilai Strategis untuk Penyebaran Paham Radikal


Jakarta:- Jaringan Gusdurian menilai Sosial media sangat strategis sebagai alat penyebaran paham radikalisme seperti yang dilakukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sejak pada tahun 2011.
 
"Penyebaran paham ISIS dari tahun 2011 dengan melancarkan propaganda melalui media sosial dan menarik simpati dunia dengan media sosial”, ucap Guntur Romli pada diskusi dengan tema “Tantangan Ideologi Pancasila” di Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Sabtu, (5/6).
 
Ia bahkan menjelaskan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan transnasional radikal, sehingga patut diwaspadai semua elemen masyarakat.
 
"Kita menghadapi tantangan Ideologi transnasional radikal sangat gencar dan bahkan tidak bisa dihalangi karena adanya kemajuan teknologi," Jelasnya.
 
Dulu masyarakat belum sadar akan bahaya media sosial. Ini ancaman yang sudah terjadi, dan setelah sadar baru ada pembatasan di media sosial.
 
"Ada gerakan transnasional di Indonesia yang dibubarkan pada tahun 2017 yaitu hizbut tahrir indonesia yang juga melakukan propaganda melalui media sosial," tuturnya.
 
Ancaman transnasional radikal sudah terbukti baik dalam tindakan kekerasan seperti terorisme atau politik radikal yang ingin merubah Pancasila, UUD 1945.
 
"Mereka bergerak melalui media sosial karena kalau demo akan ada batasannya. Ponsel pintar juga sangat dekat dengan masyarakat”, tambahnya.
 
Sementara itu Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan propaganda transnasional radikal ini sudah masuk ke dalam masyarakat, meskipun sejumlah organisasi yang terindikasi radikal sudah dibubarkan.
 
“Walaupun sudah dibasmi dan dibubarkan tetapi propaganda transnasional radikal ini sudah masuk ke dalam masyarakat, kemajuan teknologi tanpa adanya pemantapan ideologi adalah sebuah ancaman”, ujarnya.
 
"Teknologi tanpa memantapkan ideologi akan terancam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga sudah tidak ada, dan masuk transnasional radikal ini. Banyak yang memanipulasi nilai agama. Membenarkan kekerasan atas nama agama, Sambungnya.
 
Ia menambahkan generasi setelah 98 banyak yang tidak memahami Pancasila. Ini berbahaya dan harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya.
 
"Generasi setelah 98 ini banyak yang tidak memahami Pancasila. Ini berbahaya dan harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya," tegasnya.
 
Ia berharap para elit politik menjadi role model untuk mencintai bangsa dan negara dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
 
"Anak muda memiliki caranya sendiri untuk mempersatukan bangsa dan Pancasila diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari”, jelasnya. (ER)