Komisi II DPR Dukung Penuh Langkah BPIP Masukan Bahan Ajar PIP untuk PAUD sampai PT


Jakarta:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa, (6/4).
 
Ketua Komisi II DPR H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah-langkah BPIP untuk membumikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.
 
Salah satu dukungannya adalah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum bahan ajar mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi.
 
Meskipun demikian, pihaknya mendorong BPIP segera menyelesaikan Draf Standarisasi Pendidikan Ideologi Pancasila sebagai pendidikan non formal bagi seluruh elemen masyarakat dan menyerahkannya kepada Komisi II.
 
"Ini (BPIP) harus diperkuat dari segi kelembagaan, seperti menaikan status hukumnya dari Perpres menjadi Undang-undang itu komitmen kita", tegasnya.
 
Pihaknya bahkan mengajak BPIP, Kementerian dan Lembaga lain untuk sinergi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila.
 
"Kita siap untuk melakukan sinergi dengan BPIP", tutupnya.
 
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengatakan pihaknya telah menyelesaikan beberapa capaian strategis BPIP tahun 2020 seperti diantaranya Penyusunan indikator nilai indeks Aktualisasi Pancasila, penetapan standarisasi diklat PIP, penyusunan policy paper naskah kebijakan Ekonomi Pancasila.
 
"Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang Bapak Ibu sampaikan alhamdulillah kami sudah melaksanakan dan terus diupayakan", jelasnya.
 
Pihaknya juga akan melakukan training of trainer terhadap guru mata pelajaran PPKn di 5 wilayah di Indonesia.
 
"Untuk memaksimalkan kurikulum itu kami juga akan melakukan ToT terhadap guru PPKn di 5 wilayah", jelasnya.
 
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Utama BPIP DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum mengatakan apa yang disampaikan anggota komisi II DPR akan menjadi sebuah catatan untuk kebaikan kedepannya.
 
"Semua yang disampaikan Bapak Ibu dalam kesempatan ini, akan menjadi catatan kami", ucapnya.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut juga turut mendampingi Pejabat Tinggi Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama lainnya di lingkungan BPIP. (ER)