BPIP Gelar Diskusi Terpumpun Perumusan Kebijakan Strategis Untuk ASN, TNI dan Polri


Bogor:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Gelar Diskusi Grup Terpumpun Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Sistem Nasional Penyelenggaraan Diklat PIP Bagi Aparatur Negara dari Kementerian PANRB RI, TNI, Polri, LAN RI, BNSP, BSN, Universitas Indonesia, dan AAKI, serta Para Pejabat JPT Pratama, dan Administrator. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mengundang beberapa narasumber dari instansi terkait dalam membumikan Pancasila. 
 
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi., Psikolog mengatakan, Tantangan bangsa dalam pembangunan karakter pada era pandemik COVID-19 dan tahapan revolusi industri 4.0 semakin kompleks dan dinamis dengan penuh ambiguitas dan ketidakpastian. Pembangunan karakter bangsa merupakan tujuan utama dari Pembinaan Ideologi Pancasila dimana penyelenggaraan Diklat PIP merupakan salah satu bagian yang terintegrasi di dalamnya. 
 
"Keberhasilan penyelenggaraan Diklat PIP merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa sehingga perlu dibangun gotong royong nasional dengan kolaborasi dan integrasi secara lintas sektor". Ucap Beby saat memberikan arahan serta pembukaan secara daring (29/3). 
 
Baby mengaku, Gotong royong nasional yang dibangun merupakan prasyarat terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan.  Gotong royong dalam penyelenggaraan Diklat PIP tersebut perlu dilakukan dalam suatu sistem nasional sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, terstandar, serta berkesinambungan lintas generasi sepanjang sejarah bangsa Indonesia hingga akhir zaman. 
 
"Membangun  gotong royong nasional tersebut dalam sistem penyelenggaraan Diklat PIP secara nasional, khususnya bagi Aparatur Negara, maka diperlukan  perumusan kebijakan strategis Pembangunan Sistem Nasional Penyelenggaraan Diklat PIP bagi Aparatur Negara," jelasnya. 
 
Selain itu, Baby menjelaskan, diskusi Grup Terpumpun ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun kebijakan yang kolaboratif, integratif, dan sinergis dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan karakter bangsa sesuai dengan mandat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Sistem Nasional penyelenggaraan Diklat PIP. 
 
"Diskusi ini yang kita laksanakan dalam kesempatan ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan kebijakan strategis dalam  pembangunan Sisnas Diklat PIP dengan eksistensi regulasi dan jejaring kerja antar pemangku kepentingan, baik secara nasional & internasional, yang kondusif mendukung gotong royong nasional dalam penyelenggaraan Diklat PIP," Tutupnya. 
 
Menanggapi hal tersebut, Brigjen TNI Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han) Wakil Asisten Personel Panglima TNI menyambut baik agenda diskusi terpumpun yang dilakukan oleh BPIP. Hal ini diakuinya sangat baik untuk dilakukan guna dalam menyebarkan Pancasila dalam kehidupan bekerja serta dalam keseharian bermasyarakat. 
 
"Kami sangat senang dengan acara tersebut. Dimana agenda ini merupakan langkah yang tepat untuk membumikan Pancasila dalam keseharian serta menjadikan motivasi kepada milenial untuk lebih mencintai tanah air," jelasnya. 
 
Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Dr. Muhammad Taufiq, DEA Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kunjung Masehat, SH., MM. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Dr. Lia Kian, SE., MM. Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Dra. Damayanti Tyastianti, M.Q.M, Asdep Integritas dan Evaluasi Sistem Merit, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Brigjen TNI Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han), Wakil Asisten Personel Panglima TNI, Brigjen Pol. Dra. Sri Suari, M.Si. Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, Bapak Donny Purnomo Januardhi Effyandono, ST.  Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional, Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M., Dekan Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Totok Hari Wibowo, M.Sc. Ketua Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia. (BM)