BPIP: Kebangkitan Nasional Merupakan Mukjizat Politik Indonesia Yang Patut Disyukuri


"Proses dari Kebangkitan Nasional hingga Sumpah Pemuda memperlihatkan bangsa Indonesia punya mukjizat politik yang membungkam siapapun yang melawan"

(Jakarta, 20/5/2020) – “Dari sejarah perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia kita mengetahui bahwa kebangkitan nasional yang diprakarsai paa pemuda sejak tahun 1908 telah menumbuhkan kesadaran nasional yang berlunjut dengan tercetusnya sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 17 Agustus 1945. Proses dari Kebangkitan Nasional hingga Sumpah Pemuda memperlihatkan bangsa Indonesia punya “mukjizat politik” yang membungkam siapapun yang melawan,” demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D saat membuka kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan, BPIP.

Webinar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020 dengan tema “Kebangkitan Nasional dan Pancasila” menghadirkan narasumber Wakil Kepala BPIP, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, dengan moderator Zastrouw Al-Ngatawi. Hadir pula mengisi acara lewat lagu adalah ikon Pancasila 2019 yang juga penyanyi Trie Utami dan Indra Sadila AFI.

“Dari Kebangkitan Nasional hingga Sumpah Pemuda lahir rumusan yang lebih terfokus untuk bersatu membangun negara nasional. Memang prosesnya pelan dengan benih-benih yang terlihat kecil dan sederhana, namun membuahkan kesabaran yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia yang bukan sekedar wilayah tertentu tetapi berlipat-lipat dari semua wilayah yang pernah diperjuangkan para pahlawan-pahlawan lokal seperti Pangeran Dipenogoro, Teuku Umar, Imam Bonjol ataupun Sultan Hasanudin,” demikian ditambahkan Yudian.

“Tidak pernah dalam sejarah dunia, di tengah keadaan terjajah , para penguasa lokal atau raja-raja yang tersebari di seluruh wilayah Nusantara dengan begitu mudah dan ikhlas menyerahkan kekuasan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada suatu negara baru yang baru sekedar nama pada saat itu,” tegas Yudian. 

Dengan Kebangkitan Nasional kita dipersatukan secara nasional dan bisa menyatakan Proklamasi kemerdekaan dengan tanpa pertumpahan darah seperti yang pernah dilakukan Rasullulah Muhammad SAW saat menaklukkan Makkah (Fathun Makkah). Karenanya kita patut bersyukur, antara lain dengan mempertahankan dan meningkatkan hasil dari kebangkitan nasional berupa Negara Kesatuan RI dengan falasafahnya Pancasila. Kita mesti bisa mengoptimalkan semua bidang yang ada,” tambah Yudian.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Wakil Kepala BPIP, mengawali uraiannya dengan mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi dengan berdamai dengan sejarah. Karena kita selama ini belum bisa melihat problem kebangsaan kita tanpa berdamai dengan sejarah. Akibatnya kita tidak bisa melampaui masa lalu. Contoh seringkali kita melakukan anakromisme yaitu mengukur masa lalu dengan masa sekarang. Seolah-olah pada abad 14-19 wilayah Nusantara adalah satu kekuasaan atau bangsa. Padahal faktanya tidak demikian, banyak sekali kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Fakta ini patut dikemukakan agar kita bisa berdamai dengan sejarah dalam melihat Nusantara pada masa lalu. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa ketika bangsa-bangsa Barat hadir, Nusantara tidak berada dalam satu kekuasaan. Wawasan penduduknya tentang kebangsaan juga beragam karena masih berupa kerajaan-kerajaan tradisional yang wilayahnya tergantung pada kekuatan militer.

Menurut Hariyono, hal-hal seperti tersebut diatas yang kemudian mendasari pemikiran para pendiri bangsa. Nusantara baru bersatu ketika pemerintah kolonial Beladan melalui Pax Netherlandica berupaya menyatukan wilayah-wilayah jajahannya di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer. Jadi kita mesti sepakat bahwa sebelum abad 20 Nusantara belum menjadi satu bangsa kecuali hanya ada dua yang disebut Bung Karno sebagai Nationale Staat, yakni Sriwijaya dan Majapahit.

Selanjutnya Hariyono juga menekankan mengenai perlunya membedakan dua istilah dalam sejarah Indinesia yaitu “Perjuangan” dan “Pergerakan”. Sejarah perjuangan terjadi sejak ada manusia di Nusantara hingga sekarang. Sementara sejarah pergerakan nasional adalah peristiwa munculnya pola perjuangan yang berbasis pada akal bukan kekerasan, dimulai dari 1908 hingga 1945. Karena itu, organisasi Boedi Oetomo yang didirikan pada 1908 oleh Dr. Soetomo merupakan awal pergerakan nasional yang pola perjuangannya menggunakan akal yaitu dengan sejata organisasi yang tidak mengadalkan pada kekuatan senjata konvensional, seperti pada masa-masa sebelumnya.

Menurut Hariyono, sejak akhir abad IX awal Abad 20 terjadi pergeseran dari elit tradisional kepada elit modern, elit yang terdidik. Muncul protaginis yakni kelompok intelektual modern yang berbasis pada ‘ide’ yang dalam literatur disebut sebagai ‘bangsawan pikiran’ bukan ‘bangsawan keturunan’. Nilai-nilai kebangsawanan pikiran inilah yang mulai mempertanyakan mengapa eksistensi bangsa Indonesia mengalami kemunduran.

Ditambahkan oleh Hariyono bahwa kondisi tersebut juga tidak bisa lepas dari “Politik Etis” yaitu kesadaran pemerintah Kolonial Belanda yang kapitalisitik bahwa untuk mengekspoloitasi suatu bangsa tidak bisa dilakukan secara habis-habisan sampai pada titik nadir karena akan mengalami masalah kelangsungan dari suatu bangsa yang dieksploitasi. Akibatnya, muncul suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh Kolonial Belanda dimana anak-anak yang terdidik tidak setuju dengan penajajahan.

Apakah saat itu sudah ada wawasan kebangsaan yang melintasi batas-batas wilayah dan etnis dari ujung Sumatera sampai Papua?. Hariyono menegaskan bahwa saat itu belum ada wawasan kebangsaan. Organisasi Boedi Oetomo yang didirikan tahun 1908 itu kemudian menstimulasi lahirnya organisasi-organisasi modern, seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh K.H. Samanhudi yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) saat dipimpinan HOS Cokroaminoto.

Yang menarik adalah SDI yang berorientasi untuk kemandirian ekonomi, kemandiriannya kemudian diikuti kemunculan partai politik yaitu ‘Indische Partie’ yang dipimpin oleh tiga serangkai, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Pada titik inilah muncul konsep kebangsaan yang inklusif, sehingga orang-orang Indo seperti Douwes Dekker tidak lagi mengambil jarak dengan kaum pribumi, dan gerakannya sudah konkret yaitu bebas dari Belanda.

Lebih lanjut Hariyono menguraikan paparannya mengenai kebangsaan dan Pancasila, Nilai-nilai kebangsaaan yang berbasis primordial menjadi tidak primordial yaitu bagaimana membangun suatu bangsa yang besar dan itu bisa dilakukan jika ada persatuan. Pemikiran yang berkembang pada saat itu kemudian memantik pikiran Bung Karno pada 1918 untuk tidak lagi mengikuti konsep kosmopolitan yang anti negara. Pada tahun 1927 Bung Karno mengusulkan konsep “Ketuhanan”. Saat mendirikan PNI, Bung Karno pun mengenalkan ‘Sosio Nasionalisme’ dan ‘Sosio Demokrasi’. Selanjutnya dalam Sidang BPUPK, beliau mengatakan ‘Pancasila’ bisa diperas menjadi ‘Trisila’, yakni Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, baik Bung Karno maupun Bung Hatta tidak menginginkan demokrasi yang dikembangkan seperti di Amerika Serikat dan Prancis yang memisahkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik, ekonomi dan sosial harus disatukan agar rakyat Indonesia tidak dieksploitasi oleh kekuatan borjuis seperti di dalam ideologi liberalism-kepitalistisme.

Dalam konteks kebangkitan nasional, yang penting untuk ditegaskan bahwa penjajahan bisa terjadi karena ada organisasi, yaitu negaranya. Mereka bisa menjadi efektif karena ada ideologi, yaitu kapitalisme-imperialisme. Merujuk berbagai literature, maka Pancasila seringkali dipandang sebagai counter ideology terhadap ideologi kapitalisme-imperialisme. Para pendiri bangsa ini tidak hanya anti terhadap kapitalisme-imperialisme asing, apapun yang mengeksploitasi bangsa Indonesia harus dilawan. Sehingga Pancasila, selain anti terhadap kapitalisme, imperialism-kolonialisme juga anti terhadap feodalisme, jelas Hariyono.

Selanjutnya ditekankan oleh Hariyono bahwa agar kita tidak terbelenggu oleh masa lampau, di dalam masa kini kita harus bangkit sebagai sebuah bangsa, tidak hanya bangkit dari pandemik Covid-19, tetapi juga bangkit sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Salah satu yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat adalah Pancasila yang melebihi ‘Declarations of Independent’ sekaligus melebihi ‘Manifesto Komunis’. Hal ini oleh Bung Hatta sudah disampaikan di dalam sidang KNIP tahun 1948, “Mendayung Diantara Dua Karang,” agar kita tidak mengikut imperalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet.

Relevansinya dengan keaadan sekarang adalah Indonesia tidak boleh sekedar ikut kepada blok Amerika Serikat maupun kepada China. Karena keduanya datang ke Indonesia bukan untuk menebarkan ideologi tetapi mencari rejeki. Kita harus pandai-pandai mendayung di antara kedua karang dan mampu menempatkan kepentingan nasionalnya dari pengaruh kekuatan negara-negara besar dan tidak larut dalam persaingan negara-negara besar, tegas Hariyono.

Disampaikan pula oleh Hariyonoi bahwa “Kebangkitan nasional Indonesia tidak akan tercapai kalau kita tidak bisa merawat modal sosial. Maka kita harus pandai-pandai merawat modal sosial. Kebangsaan kita bisa terancam oleh kekuatan-kekuatan kelompok intoleran gara-gara modal sosial kita ingin dibawah kembali ke gerakan primordialis.

Tetapi modal sosial persatuan tidak bisa membawa kebanggaan maksimal kalau kita tidak maju. Untuk bisa maju harus menguasai tidak menguasai iptek. Bagaimana kita bisa memiliki alutsista pertahanan yang modern kalau penguasaan iptek rendah. Begitupun dengan kedaulatan pangan, bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan panngan apabila kita tidak menguasai iptek. Oleh karena itu kebangkitan nasional hendaknya diikuti dengan penguasaan iptek dan persatuan, pungkas Hariyono saat mengakhiri paparannya. (Dir.SKJ)