BPIP Dorong Pemerintah Daerah Lahirkan Produk Hukum yang Pancasilais


Jakarta:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi menggelar rapat koordinasi bersama daerah tingkat II yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Senin, (22/2).

Rapat secara daring dengan tema koordinasi strategi implementasi nilai-nilai Pancasila pada produk hukum itu diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan informasi bahkan kerjasama bersinergi untuk ketertiban berbangsa dan bernegara.

Wakil Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd juga menegaskan Pancasila tidak berhenti pada pidato tetapi sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang betul-betul teraktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pagi ini adalah sebuah momentum yang sangat strategis mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini kebijakan Bapak Ibu sekalian satu visi satu misi dan bermanfaat’, ucapnya.

Ia juga berharap ke depan yang disebut indicator-indikator lebih kepada nilai instrumental atau dengan nilai praktis. Sehingga produk hukum tidak hanya mengatur bangsa untuk tertib untuk bersatu yang sifatnya banyak menciptakan kesadaran yang taat hukum, tetapi juga memotivasi dan menstimulasi agar warga negara khususnya para penyelenggara negara memiliki moral untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kita juga masih mendapatkan kenyataan di lapangan bagaimana pola intoleransi itu terjadi, seperti masih adanya beberapa produk hukum perundang-undangan yang sifatnya eksklusif”, tegasnya.

Oleh karena itu dirinya menekankan bahwa seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus sinergi sehingga visi dan tujuan negara dapat tercapai berdaulat adil dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Deputi Bidang Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum mengatakan Pancasila tidak berhenti pada sejarah melainkan harus berkelanjutan bertahap melalui program yang sistematis.

Dirinya juga menegaskan BPIP sebagai upaya membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Tugas kami juga adalah melaksanakan penyusunan standarisasi Pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian Lembaga, pemerintah daerah organisasi sosial, politik dan masyarakat”, terangnya.

Sementara itu semua kepala Daerah tingkat II mengapresiasi dengan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan kedepan terus dilakukan supaya produk hukum yang dilahirkan dapat sinergi. Salah satunya diungkapkan Gubernur Jawa Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.

Ia mengklaim produk hukum yang dilahirkan di daerahnya sudah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan seperti salah satunya dalam prinsip pembelajaran Pendidikan toleransi. (ER)