BPIP Dorong Kemendikbud Perketat Pengawasan Sekolah


Jakarta:- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang yang mewajibkan anak didiknya untuk memakai jilbab menjadi perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 
 
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melakukan pengawasan terhadap regulasi yang melarang pihak sekolah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. 
 
"Yang paling penting di sini adalah pengawasan. Regulasi sebaik dan setegas apa-pun apabila tanpa pengawasan akan percuma," katanya Senin, (25/1/2021). 
 
Menurutnya, pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang melarang tindakan diskriminatif di lingkungan sekolah, harus dibarengi dengan pengawasan rutin oleh dinas-dinas pendidikan. 
 
Sanksi harus disertakan dalam proses pengawasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. 
 
"Tentu harus ada sanksinya karena ini bertentangan dengan undang-undang," jelasnya. 
 
Ia menjelaskan yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang bertentangan dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik. 
 
Selain itu, menurutnya mengenakan jilbab merupakan bagian dari kesadaran yang tidak dapat dipaksakan. 
 
"Karena keyakinan kan merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan ekspresi keimanan seseorang. Jadi jelas bahwa ini juga bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945," jelasnya. (ER)