BPIP Ajak Bawaslu Bahu Membahu Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila


Jakarta:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman dalam upaya pembinaan ideologi dan mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila dalam bidang kepemiluan dan pengawasan.
 
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A. PhD mengatakan Pihaknya tidak bisa bekerja sendiri namun perlu ada kerjasama dengan berbagai unsur lainnya salah satunya Bawaslu.
 
"Bawaslu tidak  hanya mengawasi jalannya Pemilu secara teknis tetapi terutama untuk memastikan teraktualisasinya demokrasi  Pancasila", ucapnya saat memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman Senin, (21/12).
 
Dirinya berharap dengan teraktualisasinya demokrasi Pancasila dalam proses pemilu dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki ideologi Pancasila.
 
"Mengawali Dilaksanakan demokrasi Pancasila sebagai aktor penting dalam mensinergikan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota yang demokratis", sambungnya.
 
Ia juga mendorong Bawaslu dapat penyusunan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang akan digunakan para pemangku kepentingan di lingkungan Bawaslu.
 
"Namun demikian, kita perlu terus memperbaiki praktik penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang karena dalam prakteknya banyak didapati pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu yang berpotensi mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa", tutupnya.
 
Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Abhan, S.H., M.H memastikan Demokrasi Pancasila merupakan kedudukan warga negara Indonesia.
 
"Pancasila menjadi dasar demokrasi, dalam peraturan Perundang-Undangan sangat jelas kepentingan Pancasila dalam demokrasi".
 
Ia bahkan menegaskan tidak hanya penyelenggara pemilihan umum, tetapi menjadi syarat mutlak seluruh kontestan pemilu.
 
Ideologi Pancasila menjadi syarat mutlak seluruh calon baik Presiden Wakil Presiden, Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Calon Wali Kota dan Wali Kota", tegasnya.
 
Dirinya juga mengatakan prinsip demokrasi Pancasila adalah hak asasi manusia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara indonesia yang harus didukung.
 
"Demokrasi pancasila merupakan acuan dasar dalam mengambil semua keputusan dan semua rakyat Indonesia dijamin haknya dan tidak memandang status sosial", tutupnya.
 
Kerjasama BPIP dan Bawaslu ini juga mendapat apresiasi dari Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo.
 
"Kerjasama dengan Bawaslu sangat penting untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam nilai-nilai Demokrasi", ujarnya.
 
Ia berharap kerjasama tersebut tidak sebatas seremonial, melainkan menjadi sebuah tindakan penting dalam kebijakan untuk mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila.
 
"Esensi demokrasi memilih pemimpin yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Publik", tegasnya. (ER)