BPIP: Kasus Intoleransi di Indonesia Selalu meningkat


Jakarta:- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengakui kasus intoleransi di Indonesia setiap waktunya mengalami peningkatan. Menurutnya salah satu yang mendominasi kasus intoleransi adalah pendirian rumah ibadah yang sangat sulit dan hak-hak minoritas.

"Intoleransi terus meningkat setiap waktunya, seperti pendirian tempat ibadah yang sulit, pemakaman dan hak-hak kaum minoritas", ucapnya saat menjadi narasumber dalam webinar dalam festival HAM tahun 2020 dengan tema Keberagaman, Toleransi dan Keindonesiaan.

Ia mendorong segera ada penyelesaian karena pendirian rumah ibadah adalah salah satu kebutuhan yang nyata.

"Pendirian rumah ibadah adalah kebutuhan nyata, sehingga harus ada segera ada tindakan untuk menyelesaikannya", ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan Pancasila jangan dijadikan slogan tapi jadi perilaku semua warga negara dan harus ditanamkan sejak dini.


"Penanaman nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan sejak dini dan masuk dalam kurikulum pendidikan", ujarnya.

Selain itu ia bahkan menekankan tidak ada kompromi terhadap kaum intoleran karena dinilai mengancam perpecahan.

"Kebijakan paling terakhir adalah negara harus hadir menindak tegas kaum intoleran", tegasnya.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum mengaku tidak hanya intoleransi yang mengancam jati diri bangsa tetapi masih banyak lainnya.

"Saya kira masih banyak lainnya yang mengancam jati diri bangsa, seperti diantaranya, bullying, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, terorisme dan tawuran remaja", paparnya.

Ia berharap ancaman-ancaman tersebut menjadi tugas bersama selain BPIP juga Kementerian dan Lembaga dalam menanam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dimensi keyakinan, pengetahuan dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita cita nasional.

"Selain visi misi kita juga harus melaksanakan misi yaitu membudayakan nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara" harapnya.

Wakil ketua internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.IP menilai konstitusi kultur di Indonesia masih belum terbangun dengan baik.

"Saya melihat ini semua masih belum terbangun dengan baik, baik di level elit maupun masyarakat", terangnya.

Menurutnya ada kecenderungan terjadi krisis kesadaran konstitusi masih bersifat horizontal.

"Jika kultur berkonstitusi sudah terinternalisasi yang baik, maka praktek demokrasi kita insya Allah akan terpelihara dengan baik", tegasnya.

Tokoh kemanusiaan Romo Franz Magnis Suseno menjelaskan tentang toleransi, menurutnya toleransi bukan hanya membiarkan tetapi adanya sikap hormat.

"Kita sama, memiliki Indonesia tanpa diskriminasi agama, mayoritas atau minoritas. Karena Pancasila, Indonesia bisa kokoh bersatu, ungkapnya. (ER)