BPIP Launching Sistem Informasi Penyelarasan dan Rekomendasi (SILARAS)


Depok:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi me-launching Sistem Informasi Penyelarasan dan Rekomendasi (SILARAS) di Kota Depok, Jawa Barat, Senin, (16/11).

Sistem yang dilaunching langsung oleh Kepala BPIP Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D diharapkan dapat efektif dan efisien antara BPIP dan Kementerian Lembaga dalam Internalisasi Pancasila dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurutnya sebagai Negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan dimensi yang vital dalam penyelenggaraan Negara. Dimensi ini berguna untuk mengawal penyelenggaraan Negara agar sesuai dengan tujuan Negara.

"Untuk mengawal penyusunan peraturan Perundang-perundangan agar sesuai dengan tujuan negara, selaras dengan nilai Pancasila merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi", ucapnya saat sambutan.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, pembentukan peraturan Perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum Nasional untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap Warga Negara.

"Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara dan dasar untuk mengatur penyelenggara Negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan", tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Pelaksana tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum mengatakan Si Laras yang dibuat bersama Kementerian Hukum dan HAM itu diatur dalam Permenkumham Nomer 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Perundang-undangan dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

"Sistem ini untuk mengharmonisasikan produk hukum Kementerian dan Lembaga supaya selaras dengan nilai-nilai Pancasila", tegasnya.

Ia juga mengaku upaya-upaya tersebut untuk mengawal Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan.

"Nanti dengan melalui sistem ini, harmonisasi draft Perundangan Kementerian dan Lembaga yang diharmonisasi tidak akan dipersulit atau melebihi batas Kemenkumham", terangnya.

Ia juga menegaskan jika Draf Perundang-undangan sudah dipastikan selaras dengan Nilai-nilai Pancasila, maka BPIP akan membuat surat tertulis kepada Kementerian Hukum dan HAM. (ER)