BPIP Rampungkan Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan


Yogyakarta:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi menggelar Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis dan Rekomendasi Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020 di Yogyakarta, Kamis, (12/11).

Kegiatan yang Dibuka langsung Kepala BPIP Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D yang digelar secara luring dan daring itu, untuk mematangkan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah supaya selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, maka idealnya setiap Peraturan Perundang-undang apapun jenisnya harus memancarkan Nilai-nilai Pancasila", tegasnya.

Menurut pemecah rekor sebagai dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat (AS) itu alasan dilakukannya kajian dan analisis ini, setiap produk hukum merupakan pengejawantahan dari Produk Politik sehingga sering melupakan Nilai-nilai Pancasila.

"Seperti Bapak Ibu rasakan bahwa setiap produk hukum merupakan pengejawantahan dari produk Politik, yang mana acap kali melupakan nilai-nilai Pancasila untuk itulah acara ini diselenggarakan", ucapnya.

Ia juga percaya dan berharap kepada pakar dari 25 Universitas dan Pusat kajian dapat memberikan kemampuan terbaiknya dalam menyelesaikan Kajian, Analisis dan Rekomendasi Tahun 2020.

"Kami berharap seluruh hasil Kajian yang Bapak Ibu lakukan dapat bermanfaat dalam Pembangunan Hukum yang bernuansa Nilai Dasar Pancasila", tegasnya.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum mengatakan kajian dan analisis yang dilakukan 25 Fakultas Hukum dan pusat kajian Pancasila UGM itu sebagai tindak lanjut kajian-kajian sebelumnya.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir analisis dan kajian peraturan Perundang-undangan yang sudah dikerjakan oleh 25 Fakultas Hukum, syariah dan pusat kajian Pancasila UGM", jelasnya.

Menurutnya, dari hasil Analisis dan Kajian tersebut kemudian akan direkomendasikan kepada Dewan Pengarah dan Presiden untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. 

Dirinya bahkan mengaku pada tahun 2019 dari 84 Undang-undang terdapat 63 Perundang-undangan yang harus direvisi setiap pasalnya dan dari 42 Peraturan daerah 40 Perda yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Dari hasil analisis dan kajian tahun 2019 dari 84 Perundang-undangan terdapat 63 yang perlu direvisi kemudian dari 42 Perda ada 40 yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan Pancasila", jelasnya.

Salah seorang narasumber Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum mengapresiasi kegiatan tersebut. Dirinya bahkan mengharapkan terus melakukan sinergitas dengan dunia Akademisi untuk mengkaji Peraturan Perundang-undangan karena tidak politis.

"Apa yang dilakukan oleh BPIP itu menurut saya baru permulaan yang bagus, sehingga kedepannya harus terus dilakukan", ucapnya.

Ia juga mendorong hasil-hasil analisis dan kajian ini menjadi referensi untuk membuat kebijakan bagi pemerintah Pusat maupun Daerah.

"Saya melihat peluang yang sangat bagus banyak usulan bagus-bagus, kemudian tinggal sosialisasi ke Daerah supaya mereka tidak takut kalau dianalisis, kepentingannya ada karena memang sudah ada aturan mainnya", tutupnya. (ER)