BPIP Ingin ASN Netral Saat Pilkada Serentak


Jakarta;- Di tengah masa Pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) sudah memutuskan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di Indonesia. Dimana diantaranya sebanyak 9 provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten akan melaksanakan pesta rakyat tersebut secara serentak. 

Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara BPIP Aris Heru Utomo, SH., MBA., M.Si. mengatakan pesta rakyat yang akan dihelat pada 9 Desember nanti secara serentak sudah mulai dilakukan pada September bulan ini dalam proses pendaftaran nama calon kepala daerah yang akan diusung. Namun, aris mengaku tidak memungkiri adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut andil dalam pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju memimpin wilayahnya.

"Tidak dapat dimungkiri bahwa keterlibatan ASN dalam Pilkada sudah terjadi sejak tahapan pencalonan hingga pemungutan suara. Keterlibatan tersebut tentu saja melanggar prinsip netralitas yang dianut ASN dan etika Pancasila" jelasnya.

Aris mengaku, prinsip netralitas ASN secara tegas disebutkan dalam pasal 4 butir  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar yang salah satunya adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

"Prinsipnya, netralitas ASN lebih dipertegas dalam Pasal 4 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa ASN dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah". Jawabnya saat dihubungi 22/9/20. 

Lebih lanjut Aris mengaku melanggar kode etik ASN yang melanggar peraturan tersebut sama saja tidak menghargai etik dari Pancasila yang selama ini harus ditanamkan oleh ASN dalam menjalankan tugasnya kepada Negara agar bersikap netral. Dia mengatakan, banyak cara yang dilakukan ASN yang bisa menyebabkan seorang ASN melanggar kode etik, selain memberikan dukungan.

" ada banyak kode etik yang dilanggar oleh ASN apabila melakukan seperti mendukung kampanye, memberikan fasilitas jabatan selama kampanye dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye". Tegasnya. 

Seperti diketahui, awal bulan September KPU resmi membuka pendaftaran kepada calon pasangan di semua daerah yang akan mengikuti Pesta Demokrasi. 9 Desember 2020 mendatang KPU akan melakukan pemungutan suara secara serentak. (BM)