BPIP Susun Produk Hukum Nilai-nilai Pluralisme Bersama Pemerintah Provinsi NTB


NTB:- Deputi Hukum, Advokasi, Pengawasan dan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kamis, (21/10).
 
Kegiatan yang bertajuk “Diseminasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat” itu diharapkan dapat menjadi kerangka dalam penyusunan penyusunan produk hukum daerah yang dapat memayungi masyarakat di 10 Kabupaten Kota di NTB.
 
“Dalam konteks Ke NTB-an yang memiliki toleransi, pluralisme di bidang suku, bahasa, dan adat istiadat maka penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi harus betul-betul mencerminkan nilai Pancasila”, ujar Deputi Hukum, Advokasi, Pengawasan dan Regulasi BPIP Kemas Ahmad Tajuddin, S.H., M.H saat sambutan.
 
Menurutnya salah satu fungsi BPIP adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum daerah agar selaras dengan nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, maka kesadaran itu yang patut dihidupkan kembali pasca era reformasi.
 
“Pengaruh euforia Reformasi memang menciptakan suatu kondisi positif ditandai dengan kehidupan demokrasi yang semakin dinamis, akan tetapi disisi lain penguatan nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan, padahal nilai Pancasila adalah pondasi utama untuk pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, yang digali dari jati diri bangsa Indonesia,” jelasnya.
 
Dewasa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah dibangun kesadaran kembali dalam diri seluruh komponen bangsa, pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk dihidupkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
 
“BPIP diberikan amanat oleh Presiden untuk membangun kembali kesadaran tentang pentingnya pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh komponen bangsa,”ujarnya.
 
 
Menurutnya pola pembinaan ideologi Pancasila saat ini tidak sama dengan BP7, komposisi Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP lebih kebanyakan praktek, rumusan pembinaan ini bukan di tangan BPIP, tapi oleh negarawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pembinaan yang 70 % praktek, 30 % teori, BPIP lebih terjun pada kondisi yg nyata di masyarakat”, tegasnya.
 
“Upaya pembinaan ideologi Pancasila itu adalah dengan cara merumuskan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi,” ucapnya.
 
Salah satu arah kebijakan tersebut diwujudkan dengan cara melakukan analisis dan sinkronisasi dalam bentuk penyelarasan nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan  peraturan perundang undangan atau produk hukum baik dalam bentuk rancangan maupun yg sudah eksisting yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota agar tidak ada lagi diskriminasi di dalam peraturan perundang undangan dan produk hukum daerah.
 
“Beberapa peraturan yg belum selaras dengan nilai Pancasila akan kami usulkan rekomendasi untuk dilakukan revisi,” Tutupnya
 
Pelaksana harian Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP Fuad Himawan, S.H., MM mengaku saat ini BPIP sedang mengevaluasi 29 produk hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga daerah yang bekerjasama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia.
 
“Saat ini Kami telah mengevaluasi 29 produk hukum yang bekerjasama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia, ucapnya.
 
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ruslan Abdul Gani, SH., MH mengapresiasi acara yang diinisiasi BPIP tersebut. Menurutnya Setiap produk hukum harus menjiwai nilai-nilai Pancasila dan harus menjadi Norma dasar atas pembentukan dari peraturan perundang-undangan.
 
“Penyelenggaraan acara yang digagas BPIP di Nusa Tenggara Barat ini, memacu meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah yang lebih sesuai Pancasila,” singkatnya.
 
Dalam diskusi ini, hadir para perwakilan Kepala Bapemperda Kab/Kota, Kepala Bagian Hukum Kab/Kota, Kepala Bagian Pemerintahan Kab/Kota dan Perwakilan FKUB di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (ER)