Berita

BPIP Ragamkan Perspektif PIP Bagi Masyarakat

BY Pusdatin . 30 November 2021 - 19:50

Bandung:- Di samping TNI/Polri, ASN, dan Organisasi Masyarakat (Ormas), reviu cetak biru sistem nasional diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Sisnas Diklat PIP) juga menyasar komponen masyarakat lainnya. Hadir sebagai pembicara, Andalan Nasional Komisi Bela Negara Kwarnas Gerakan Pramuka sekaligus Asisten Pengkajian Pendidikan Pusdikma Kodiklat TNI, Sunarto; Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kemensos RI, Edi Suharto; serta Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kemendagri RI, Paudah. Ketiga pembicara menyampaikan pandangan hasil reviu cetak biru Sisnas Diklat PIP berdasarkan masing-masing perspektif, Selasa (30/11).

Sunarto menyebutkan, saat ini telah terjadi pergeseran tata nilai. Misalnya, budaya saling asah, asih, asuh bergeser dengan maraknya hoax dan ujaran kebencian, berita baik bisa menjadi teladan telah bergeser menjadi bad news is good news, serta gotong royong menjadi individualis. 

“Fenomena tersebut menunjukkan adanya perang peradaban yang menyasar mental anak bangsa yang perlu disikapi”, ujar Sunarto.

Ditinjau dari sisi pemberdayaan sosial, PIP dapat disinergikan dengan program-program Kementerian Sosial yang sudah ada. Edi Suharto menyebutkan, terdapat 4 (empat) program pemberdayaan penguatan kapasitas dan daya individu, lembaga, dan masyarakat yang dapat disinergikan dengan BPIP dalam menjalankan diklat PIP. Keempat program tersebut di antaranya, Prokus (program kewirausahaan sosial yang menyasar kelompok-kelompok kecil), Pilar Sosial (penguatan nilai sosial, nilai Pancasila, dan kebangsaan kepada kelompok pemuda, seperti Karang Taruna), PKAT Best (penguatan masyarakat di daerah terpencil), serta program Restorasi Sosial. Edi Suharto menekankan, diperlukan inovasi dan kreatifitas metodologi penyampaian materi.

 “Pelatihan tidak melulu (di) dalam kelas, tetapi dilakukan secara riil di lapangan”, ujar Edi.

Sementara itu, Paudah mengungkapkan, sasaran PIP pada aparatur desa saat ini sebanyak 74.961 Kepala Desa, 899.532 Perangkat Desa, dan 524.727 orang BPD dengan tingkat pendidikan terbanyak setingkat SMA sebesar 63 persen. Diklat PIP harus disusun dengan rencana strategis untuk dapat menyasar jumlah yang banyak tersebut. Paudah merekomendasikan 4 (empat) pilar dan strategi yang dapat disisipkan dalam cetak biru. Keempat pilar dan strategi tersebut antara lain, penguatan pengetahuan keterampilan dan sikap, penguatan sistem dan prosedur pelatihan, penguatan organisasi dan kelembagaan, serta penguatan sistem informasi dan koordinasi.

Dari perspektif pemberdayaan perempuan dan anak, nilai-nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam nilai-nilai keseharian. Kesetaraan gender yang menjadi tugas Kementerian PPPA tidak akan terwujud tanpa keadilan gender. Sebab kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. 

“PIP diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut”, ujar Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA RI, Indra Gunawan.

Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Kemenag RI, Imam Syafi'i mengemukakan, terdapat sejumlah strategi yang telah dilakukan Pusdiklat Kemenag dalam menjalankan diklat yang dapat diadaptasi. Strategi tersebut di antaranya, membangun smart trainer dan transformasi digital. Smart training service dilakukan dengan menganalisis data kebutuhan pelatihan, pengembangan model pelatihan, layanan keragaman pelatihan, pengelolaan data alumni pelatihan, serta pemanfaatan data dan pemberdayaan alumni. (BM)