Berita

BPIP Bahas PIP Yang Cocok Untuk Ormas

BY Pusdatin . 30 November 2021 - 19:47

Bandung:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melanjutkan pembahasan Cetak Biru Pembangunan Sistem Nasional Diklat PIP bersama Organisasi masyarakat (ormas) merupakan salah satu sasaran dan mitra pemberdayaan serta Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan dilakukan oleh BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Rencana strategis tersebut disusun dalam cetak biru sistem nasional diklat PIP (Sisnas Diklat PIP) yang tengah dibahas di Ballroom Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Selasa (30/11).

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Imran dan Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, Ditjen. AHU, KemenkumHAM, Daniel Duardo bertindak sebagai pembicara pada sesi III lokakarya cetak biru ini memaparkan, ormas memiliki peran yang strategis dalam mendorong kepentingan bersama selaku mobilisator partisipasi politik masyarakat.

Imran menggambarkan jumlah ormas dan partisipasi politiknya saat ini meningkat pesat dan menyebar. Daniel menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah ormas berbadan hukum saat ini berjumlah 466.496 ormas yang telah berbentuk yayasan maupun yang lainnya. Hubungan ormas dengan pihak luar negeri dan partai politik juga berkembang secara intensif.

Di sisi lain, perangkat regulasi belum memadai untuk mengakomodasi dinamika perkembangan ormas. Hal lainnya, masih ada ormas yang berorientasi kekuasaan dan ekonomi. Imran memaparkan, agar peran ormas dalam menunjang pelembagaan politik masyarakat dapat berkembang, harus dilakukan upaya fasilitasi kegiatan, penataan, dan reposisi peran ormas. 

“Ormas harus mampu berperan sebagai katalisator pembangunan”, ungkap Imran.

Pendidikan dan pelatihan bagi ormas diarahkan agar ormas dapat menjadi kolaborator yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan layanan publik. Dalam hal PIP bagi ormas, diarahkan untuk mewujudkan peran masyarakat sipil, khususnya ormas secara lebih nyata dalam pelaksanaan pembangunan.

Diskusi yang dipandu Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP, Devi Vijayanti Oktavia ini menghasilkan sejumlah rekomendasi Diklat PIP bagi ormas, di antaranya, desain pendidikan dan pelatihan Pancasila diarahkan pada peningkatan pengetahuan 4 (empat) konsensus berbangsa dan bernegara, peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi, peningkatan kemampuan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan nilai rasional, serta peningkatan perilaku melalui pendidikan karakter terhadap aspek penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, kewaspadaan nasional, dan pendidikan politik.

Imran menambahkan, kelima nilai Pancasila harus diaktualisasikan berdasarkan nilai-nilai gotong royong. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong dan partisipasi aktif setiap individu untuk terlibat dalam memberi nilai tambah terhadap lingkungannya. 

“Gotong royong menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas untuk mewujudkan kesejahteraan”, pungkas Imran. (BM)