Stafsus BPIP: Pemilu sebagai Wujud Demokrasi yang Harus Dihormati
BY Humas . 4 Maret 2022 - 15:24
Jawa Tengah:- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) DR. Lia Kian, M.M mengatakan Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi yang harus dihormati terutama terhadap keberagaman dan pengamalan Pancasila.
“Pemilu kita ini harus dirayakan dengan kedewasaan dan hati bersih,” ujarnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Jawa Tengah, Rabu, (2/3/2022).
Menurutnya dalam kegiatan dengan tema “Penanaman Demokrasi Pancasila Untuk Kalangan Milenial“ itu pesata demokrasi yang indah itu jangan dibiarkan menghasilkan narapidana baru seperti kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Jangan biarkan pesta demokrasi yang indah ujung-ujungnya hanya menghasilkan narapidana baru”, paparnya.
Menurutnya semua warga Indonesia semua berhak memilih dan dipilih dan karenanya semua tergantung kepada masyarakat mau dipimpin oleh pemimpin yang kualitasnya seperti yang diinginkan.
“Maka kedewasaan dan integritas bukan hanya monopoli dari pihak yang dipilih tetapi juga pihak yang memilih”, ucapnya.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Ahmad Tadjuddin S.H., M.H mengatakan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap makin tajamnya penggunaan politik identitas dan polarisasi masyarakat berbasis Agama, khususnya diakibatkan oleh Pemilu.
“Keadaan ini diperparah dengan praktek money politics dan Persepsi masyarakat yang lebih mementingkan Kepopuleran atau latar belakang identitas orang yang dipilih dibandingkan visi dan program yang ditawarkan”, ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula seharusnya dapat mengerti bagaimana cara menyikapi proses demokrasi ini sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila.
“Menjelang pesta demokrasi 2024 kita perlu memperkuat dan mendewasakan diri kita dalam berdemokrasi bukan malah merusak negara dan bangsa yang kita cintai”, katanya.
Perlu disadari pemilu adalah ujian kebersatuan yang harusnya berhenti ketika pesta demokrasi selesai, perbedaan latar belakang, pikiran dan sudut pandang seharusnya memperkaya pola pikir kita, bukan halangan untuk maju.
“Karenanya kita wajib memilih dengan cerdas dan memberi dampak positif pada negara dan jangan berlarut pada afeksi terhadap subjek yang dipilih, namun berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan negara”, tutupnya.
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. mengatakan sejak sekolah kita telah diajarkan kehidupan berdemokrasi seperti pemilihan ketua kelas, Osis dan ketua organisasi ekstrakulikuler.
“Nah dalam pelatihan berdemokrasi tersebut tentunya kita banyak dihadapkan dengan banyak pilihan dan konsekwensi, maka sebelum memilih pemimpin hendaknya kita harus dapat memimpin diri kita sendiri untuk memilih sesuai hati nurani dan kedewasaan berpikir dan jangan sekali kali menjadikan unsur lain seperti berita hoax dan narasi negatif sebagai Hal yang memimpin pola berpikir kita”, paparnya.
Sebagai Bangsa Indonesia seharusnya dapat menjadi panglima bagi diri sendiri terlebih lagi dalam rangka saling membantu sesama manusia dan berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan nilai nilai luhur bangsa Indonesia.
“Dalam bermasyarakat dikenal istilah multi etnics democracy yang memerlukan unsur pemersatu yaitu bangsa, namun kadang unsur pemersatu seperti Budaya, agama, suku dan identitas lainnya dijadikan sebagai pemecah belah terbukti saat ini dalam hoaks, narasi negatif dan berita bohong tentang orang lain”, ucapnya.
Sebagai bangsa Indonesia khususnya para pemilih pemula diperlukan kesehatan dan kesadaran berpolitik hingga ketika menghadapi fenomena seperti penggunaan isu politik identitas dan money politics kita dapat menghadapinya dengan bijaksana karena nilai-nilai kita sebagai mahluk tuhan dan warga negara indonesia yang berpancasila diuji disitu.
“Jika ingin ber pemilu dengan sehat, maka berpolitiklah dengan sehat dan bersih”, tutupnya. (ER)
.
