Berita

BPIP Kawal Perda Sejalan Nilai Nilai Pancasila

BY Pusdatin . 7 Agustus 2020 - 13:41

Pangkalpinang;-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Kepulauan Bangkabelitung menggelar Institusionalisasi Pancasila dalam peraturan Perundang-undangan kamis, (6/8/2020). Dalam kegiatan tersebut ditekankan pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam penyusunan produk hukum Daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si perlu ada penataan regulasi di tingkat Pusat sampai tingkat Daerah sehingga Undang-undang tidak bertentangan bahkan tumpang tindih dengan produk hukum di Daerah.

"Dalam penyusunan peraturan Daerah, yang perlu menjadi atensi bagi kita di daerah yakni bagaimana menyusun sebuah produk hukum secara materi maupun penyusuman tidak bertentangan dengan nilai-nialai pancasila," ucapnya dalam sambutan.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H. mengatakan BPIP akan terus berkomitmen mengawasi karena merupakan salah satu lembaga yang memilki tugas dan fungsi pemberi rekomendasi hasil pengawasan maupun kajian kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Salah satu tugas kami (BPIP-red) yaitu pemberi rekomendasi hasil kajian kepada kementrian, lembaga dan pemda mengenai regulasi yang bertentangan dengan pancasila," ucap Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H.

Menurutnya bahkan BPIP telah melakukan analisa dan kajian terhadap 100 peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah pada tahun 2019 dengan melibatkan akademis hukum se-Indonesia.

"Pada tahun 2019, BPIP telah melakukan analisa dan kajian terhadap 100 perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang maupun Peraturan Daerah," tegasnya.

Kegiatan yang diikuti Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Sekretaris DPRD, Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Akademisi di daerah tersebut, juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Iman Hasiholan Sirait, S.Sn., M.S.i. Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Surahno, S.H., M.H, Kabid. Hukum KANWIL KUMHAM BABEL Zulkarnaen, S.H., M.H, Staf Ahli Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Drs. Yulizar Adnan, M.Si, Kepala Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung H. Maskupal Bakri, S.H., M.H dan Dekan Fakultas Hukum UBB Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. (ER)