Berita

BPIP Kaji Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pancasila 

BY Humas . 11 Mei 2022 - 10:13

Bandung:- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kajian Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pancasila. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud dari tusi yang diamanatkan oleh Presiden melalui Perpres 7 Tahun 2018 yaitu memberikan rekomendasi terhadap peraturan atau kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Kemas Ahmad Tadjuddin menjelaskan Permendikbud yang telah menjadi polemik saat ini merupakan tusi yang dilakukan oleh Kedeputian Hukum dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi dengan nilai2 Pancasila. Salah satu yang menjadi kajian di BPIP adalah peraturan yang sedang ramai di masyarakat, serta yang reguler atau inisiatif dari BPIP.

“Dari hasil kajian ini didapatkan catatan agar regulasi bisa direvisi atau dicabut, ada beberapa kajian yang tetap (minim) dan yang dilakukan revisi dan dicabut. Hal ini agar regulasi selaras dengan Pancasila dan tidak menimbulkan polemik atau konflik di masyarakat”, jelanya saat membuka sambutan FGD di Bandung,(10/05).

Tajuddin mengaku bahwa diadakannya rekomendasi dan kajian ini agar segala peraturan yang ada di masyarakat tidak menimbulkan kegaduhan, dan lebih efektif di masyarakat. Berdasarkan pengalaman, hasil kajian yang disampaikan dapat dipahami oleh K/L dan dilakukan tindak lanjut.

“Diharapkan kegiatan kali ini memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat dan negara”, tutupnya.

Sementara itu, Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi R.D.M Johan J Mulyadi mengatakan, tugas yang diamanatkan ke Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi berdasarkan Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola. Merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Karena beberapa pasal di dalam Permendikbud 30/2021 tersebut disinyalir memiliki muatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Akan tetapi, di sisi lain, Permendikbud 30/2021 justru mendukung proses penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, sehingga sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.” terangnya.

Johan menjelaskan, dalam membuktikan secara ilmiah mengenai ada atau tidaknya ketentuan atau muatan dalam Permendikbud 30/2021 yang bertentangan dengan Pancasila, maka perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti para pakar, stakeholders, dan pihak lainnya untuk selanjutnya disusun suatu rekomendasi. “Pada tahap awal penyusunan kajian, telah dilakukan proses pengumpulan data-data awal sebagai bahan referensi untuk memetakan permasalahan dalam Permendikbud 30/2021.” Jelasnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Dikti Ristek, Kemendikbud Ristek yang diwakilkan Yulita Trianingsih mengatakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 memiliki urgensi yang dapat mewujudkan lingkungan kampus yang merdeka dari segala bentuk kekerasan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa.

“Dari data 27% aduan yang diterima yaitu terjadi di Perguruan Tinggi. 89% perempuan menjadi korban kekerasan seksual, 4% laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual. 77% pernah terjadi kekerasan di kampus dan 63% tidak melaporkan tindak kekerasan seksual.” Jelasnya.

Dia mengatakan, Permendikbud ini hadir karena Indonesia belum memiliki peraturan Perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus sementara individu yang ada di kampus merupakan identitas yang belum terlindungi.

“Keterbatasan KUHP tidak dapat memfasilitasi identitas korban yang tidak diatur oleh peraturan lainnya. Tidak mengenali kekerasan berbasis gender online (aktivitas yang dilakukan secara online lebih banyak di masa pandemi)”. Jelasnya (BM)